Permenaker no 15 tahun 2018

SALINAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG

UPAH MINIMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3),

Pasal 48, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2015   tentang   Pengupahan,   perlu   menetapkan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah

Minimum;

Mengingat :

1. Undang-Undang   Nomor 13   Tahun 2003   tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia   Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang   Nomor 39   Tahun 2008   tentang

Kementerian   Negara (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia   Tahun 2008   Nomor 166,   Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4916);

-2

3. Undang-Undang   Nomor 23   Tahun 2014   tentang

Pemerintahan   Daerah (Lembaran   Negara  Republik

Indonesia   Tahun 2014 Nomor 244,   Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5587)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015  tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang

Pengupahan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang

Dewan Pengupahan;

6. Peraturan  Presiden  Nomor 18 Tahun 2015  tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

7. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 8 Tahun

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan   Undang-Undang,   Rancangan   Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian  Ketenagakerjaan (Berita  Negara Tahun

2015 Nomor 411);

8. Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 13 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor 8

Tahun 2018   tentang   Perubahari   atas,  Peraturan

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13  Tahun 2015

tentang   Organisasi   dan   Tata   Kerja   Kementerian

3

Ketenagakerjaan (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tabun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN   MENTERI   KETENAGAKERJAAN  TENTANG

UPAH MINIMUM.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa

upah  tanpa  tunjangan  atau  upah  pokok  termasuk

tunjangan   tetap   yang   ditetapkan   oleh   gubernur

sebagai jaring pengaman.

2. Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat

KHL adalah standar kebutuhan seorang

pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalaml (satu) bulan.

3. Upah  Minimum  Provinsi yang selanjutnya disingkat

UMP  adalah  Upah  Minimum  yang  berlaku  untuk seluruh  kabupaten/kota  di  dalam  wilayah 1 (satu) provinsi.

4. Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  yang  selanjutnya

disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

5. Upah  Minimum  Sektoral  Provinsi  yang  selanjutnya

disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk  sektor  tertentu  di  dalam  wilayah 1 (satu) provinsi.

6. Upah Minimum   Sektoral   Kabupaten/Kota   yang

selanjutnya disingkat UMSK adalah  Upah Minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

7. Sektoral  adalah  kategori  lapangan  usaha  beserta

pernbagiannya  menurut  Kiasifikasi  Baku  Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

8. Sektor  Unggulan   adalah   sekumpulan   perusahaan

dalam 1 (satu) sektor yang memenuhi kriteria mampu membayar Upah Minimum yang lebih tinggi dari UMP atau UMK.

9. Pekerja/Buruh   adalah   setiap   orang  yang  bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

10. Pengusaha adalah:

a. orang  perseorangan,  persekutuan, atau  badan

hukum  yang  menjalankan  suatu perusahaan

milik sendiri;

b. orang  perseorangan,  persekutuan, atau  badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan

hukum   yang   berada   di   Indonesia   mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dan  b  yang  berkedudukan  di  luar  wilayah Indonesia.

11. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau

tidak, milik orang perseorangan, milik

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan Pekerja/ Buruh dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang

mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- 5

12. Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  pada  Sektor adalah

organisasi  yang  dibentuk  dari,   oleh,   dan   untuk

Pekerja/Buruh pada 1 (satu)  sektor tertentu  sesuai

KBLI yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab guna

memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan

kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

13. Asosiasi  Pengusaha  pada  Sektor  adalah  organisasi

pengusaha   yang   anggotanya terdiri atas para

Pengusaha pada 1 (satu) sektor tertentu sesuai KBLI.

14. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan

urusan   pemerintahan   bidang   ketenagakerjaan   di provinsi.

15. Menteri   adalah   menteri   yang   menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

BAB II

FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Upah Minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan

KHL dan  dengan  memperhatikan  prod uktivitas  dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Penetapan  Upah  Minimum  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

•••

Pasal 3

(1) Formula  perhitungan  Upah  Minimum  sebagaimana

dimaksud  dalam   Pasal 2   ayat (2) adalah   Upah

Minimum   tahun   berjalan   ditambah  dengan   hasil perkalian   antara   Upah   Minimum   tahun   berjalan dengan  penjumlahan  tingkat inflasi  nasional  tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.

(2) Formula  perhitungan  Upah  Minimum  sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) sebagai berikut:

UMn = UMt {UMt x (Inflasit % ❑ PDB)1.

(3) Formula  perhitungan  Upah  Minimum  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan keterangan sebagai

berikut:

UMn Upah Minimum yang akan ditetapkan.

UMt Upah Minimum tahun berjalan.

Inflasit = Inflasi yang dihitung dari periode September

tahun  yang  lalu  sampai  dengan  periode September tahun berjalan.

Pertumbuhan produk domestik bruto yang

PDBt dihitung dari pertumbuhan produk

domestik  bruto  yang  mencakup  periode

kwartal HI dan IV tahun sebelumnya dan

periode kwartal I dan II tahun berjalan.

(4) Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan inflasi tahun ke tahun (year on year).

(5) Produk domestik bruto sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan  produk  domestik  bruto  harga

konstan.

(6) Tingkat inflasi nasional tahun berjalan  dan  tingkat

pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik,

Pasal 4

(1) KHL   sebagai   dasar   penetapan   Upah   Minimum

sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal 2   ayat (1)

terdapat dalam formula perhitungan Upah Minimum.

(2) KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Upah

Minimum tahun berjalan ditambah perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.

Bagian Kedua

Perhitungan Upah Minimum

Setelah Peninjauan Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup

Pasal 5

(1) KHL terdiri atas beberapa komponen.

(2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas beberapa jenis kebutuhan hidup.

(3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Komponen dan jenis kebutuhan hidup hasil

peninjauan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Komponen dan jenis kebutuhan hidup hash'

peninjauan menjadi dasar perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan.

(2) Perhitungan dan penetapan nilai KHL hasil peninjauan

dilaksanakan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Upah  Minimum  tahun  pertama  setelah  peninjauan

komponen dan jenis kebutuhan hidup, ditetapkan:

a. sama dengan nilai KHL hasil peninjauan; dan

- 8

b. tidak dihitung menggunakan formula perhitungan

Upah  Minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penetapan   Upah   Minimum   tahun   kedua   sampai

dengan  tahun kelima setelah peninjauan komponen

dan   jenis kebutuhan hidup, dihitung   dengan

menggunakan  formula  perhitungan  Upah  Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

UPAH MINIMUM PROVINSI

DAN/ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Upah Minimum Provinsi

Pasal 8

(1) Gubernur wajib menetapkan UMP.

(2) Penetapan   UMP   dihitung   dengan   menggunakan

formula  perhitungan  Upah  Minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9

(1) Penghitungan  UMP  dengan  menggunakan  formula

perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan provinsi.

(2) Penghitungan UMP dilaksanakan setelah angka inflasi

nasional  dan  pertumbuhan  produk  domestik  bruto dari  lembaga  yang  berwenang  di  bidang  statistik disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada gubernur.

(3) Hasil penghitungan UMP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Dinas Provinsi.

(4) UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur pada

tanggal 1 November dengan keputusan gubernur.

(5) Dalam hal tanggal 1 November jatuh pada hari minggu

atau  hari libur nasional atau  hari yang diliburkan secara nasional, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari minggu atau hari libur   nasional   atau  hari  yang  diliburkan  secara nasional.

(6) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

berlaku  terhitung  mulai  tanggal 1 Januari  tahun

berikutnya.

Bagian Kedua

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pasal 10

(1) Gubernur dapat menetapkan UMK.

(2) UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.

(3) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

harus lebih besar dari UMP.

(4) Penetapan UMK   dihitung   dengan   menggunakan

formula  perhitungan  Upah  Minimum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11

(1) Penghitungan  UMK  dengan  menggunakan  formula

perhitungan Upah Minimum dilaksanakan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.

(2) Penghitungan UMK dilaksanakan setelah angka inflasi

nasional  dan  pertumbuhan  produk  domestik  bruto dari  lembaga  yang  berwenang  di  bidang  statistik disampaikan kepada Menteri yang selanjutnya Menteri menyampaikan kepada gubernur.

(3) Hasil penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota untuk

direkomendasikan  kepada  gubernur  melalui  Dinas Provinsi.

- 10-

(4) Gubernur  dapat  meminta  saran  dan  pertimbangan

dewan pengupahan provinsi mengenai hasil

penghitungan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling

lambat   tanggal 21 November   dengan   keputusan

gubernur.

(6) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  berlaku

terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB IV

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DAN/ATAU UPAH MINIMUM SEKTORAL 

KABUPATEN/ KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1.) Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK.

(2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil

kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan

Serikat   Pekerja/Serikat  Buruh   pada  Sektor  yang

bersangkutan.

(3) Besaran  UMSP dan/atau  UMSK ditetapkan  sebagai

berikut:

a. UMSP harus lebih besar dari UMP;

b. UMSK hams lebih besar dari UMK.

(4) UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh

gubernur.

Bagian Kedua

Upah Minimum Sektoral Provinsi

Pasal 13

(1) Penetapan UMSP diawali dengan pelaksanaan kajian

mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan provinsi.

(2) Penentuan   suatu   sektor   termasuk   dalam   Sektor

Unggulan,   dilaksanakan   melalui   kajian   mengenai

variabel:

a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;

b. Perusahaan dengan skala usaha besar;

c. pertumbuhan nilai tambah; dan

d. produktivitas tenaga kerja.

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha

besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Berdasarkan basil kajian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dewan pengupahan provinsi menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan.

(5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan

pengupahan   provinsi   menyampaikan   basil   kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang

bersangkutan untuk merundingkan:

a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor

Unggulan yang bersangkutan; dan

b. nominal UMSP.

(6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak

dapat menetapkan UMSP.

- 12-

Pasal 14

(1) Apabila perundingan  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13  ayat (4) mencapai  kesepakatan,  Asosiasi

Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil  kesepakatan  kepada  gubernur  melalui  Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSP.

(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan,

gubernur tidak dapat menetapkan UMSP.

(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan

maka:

a. bagi daerah yang belum  ada  penetapan  UMSP

tahun sebelumnya, berlaku UMP tahun berjalan;

b. bagi  daerah  yang  telah  ada  penetapan  UMSP

tahun sebelumnya:

1. berlaku   UMSP   tahun   sebelumnya,   jika

besarannya  lebih  tinggi  daripada besaran

UMP tahun berjalan; atau

2. berlaku  UMP tahun  berjalan, jika besaran

UMSP   tahun   sebelumnya   lebih rendah

daripada besaran UMP tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian

mengenai Sektor Unggulan oleh dewan  pengupahan kabupaten/ kota.

(2) Penentuan   suatu   sektor   termasuk   dalam   Sektor

Unggulan,   dilaksanakan   melalui   kajian   mengenai

variabel:

a. kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;

b. Perusahaan dengan skala usaha besar;

c. pertumbuhan nilai tambah; dan

d. produktivitas tenaga kerja.

- 13-

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha

besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

sesuai  dengan   peraturan   perundang-undangan  di

bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dewan pengupahan kabupaten/kota

menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan.

(5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, dewan

pengupahan   kabupaten/kota   menyampaikan   hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat  Pekerja/Serikat   Buruh  pada   Sektor  yang bersangkutan untuk merundingkan:

a. Perusahaan yang masuk dalam  kategori Sektor

Unggulan yang bersangkutan; dan

b. nominal UMSK.

(6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak

dapat menetapkan UMSK.

Pasal 16

(1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15  ayat (4) mencapai  kesepakatan,  Asosiasi

Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil   kesepakatan   kepada   bupati/walikota   untuk direkomendasikan  kepada  gubernur  melalui  Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK.

(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan,

gubernur tidak dapat menetapkan UMSK.

(3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan

maka:

a. bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK

tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;

- 14 -

b. bagi  daerah  yang  telah  ada  penetapan  UMSK

tahun sebelumnya:

1. berlaku   UMSK   tahun   sebelumnya,   jika

besarannya  lebih  tinggi  daripada  besaran UMK tahun berjalan; atau

2. berlaku UMK tahun  berjalan, jika besaran

UMSK   tahun   sebelumnya   lebih   rendah daripada besaran UMK tahun berjalan.

BAB V

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM

Pasal 17

(1) Upah  Minimum  hanya  berlaku  bagi  Pekerja/Buruh

dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada

Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah  Pekerja/Buruh  dengan  masa  kerja 1 (satu)

tahun atau Iebih hams di atas Upah Minimum.

Pasal 18

(1) Upah   Minimum   dibayar   secara   bulanan   kepad a

Pekerja/ Buruh.

(2) Berdasarkan kesepakatan antara Pekerja/Buruh

dengan  Pengusaha,  Upah  Minimum  dapat  dibayar secara   harian   atau   mingguan   dengan   ketentuan perhitungan Upah  Minimum didasarkan  pada  upah bulanan.

Pasal 19

Upah   Pekerja/Buruh   harian   lepas   ditetapkan   secara bulanan   yang   dibayarkan   berdasarkan   jumlah   hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:

a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam)

hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua

puluh lima);

- 15 -

b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima)

hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua

puluh satu).

Pasal 20

UMSP dan/atau  UMSK hanya  berlaku  bagi  Perusahaan dengan skala usaha besar.

Pasal 21

(1) Bagi 1 (satu)  Perusahaan yang usahanya mencakup

lebih dari 1 (satu) sektor, dan telah terdapat UMSP

atau  UMSK  masing-masing  sektor,  Upah  Minimum

yang berlaku UMSP atau UMSK masing-masing sektor.

(2) Bagi 1 (satu) Perusahaan yang usahanya mencakup

lebih dari 1 (saw) sektor dan terdapat 1 (satu) sektor

atau  lebih  belum  ada  penetapan  UMSP  dan/atau UMSK,   sektor  yang  belum  ada  penetapan  UMSP dan/atau   UMSK   berlaku   UMP  atau   UMK  tahun berjalan.

Pasal 22

(1) Dalam   pelaksanaan   UMSP   atau   UMSK,   apabila

terdapat   indikasi   Sektor  Unggulan   menjadi  tidak unggul  lagi,  dewan  pengupahan  melakukan  kajian untuk membuktikan sektor tersebut tidak unggul lagi atau masih unggul.

(2) Dalam hal basil kajian dewan pengupahan

mcnunjukkan bahwa variabel Sektor Unggulan tidak terpenuhi lagi, maka dewan pengupahan menetapkan sektor tersebut bukan Sektor Unggulan.

(3) Dalam  hal  suatu  sektor  tidak  lagi  menjadi  Sektor

Unggulan, maka Upah Minimum yang berlaku adalah UMP atau UMK.

- 16 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 7 Tahun

2013  tentang  Upah  Minimum (Berita  Negara  Republik

Indonesia   Tahun 2013   Nomor 1239), dicabut   dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan   Menteri   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal diundangkan.

- 17 -

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1549

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

P. 19600324 198903 1 001